Suruh.desa.id - Pemerintah Desa Suruh bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suruh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, melaksanakan kegiatan musyawarah desa (Musdes) pada Jum'at (3/11/2023) di Pendopo Balai Desa.
Musdes ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyepakati perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023.
Musdes dihadiri oleh Camat Bringin yang di wakili Kasi Pemerintahan Kecamatan Bringin, Pendamping Desa Kecamatan, Kepala Desa Suruh beserta perangkatnya, ketua BPD beserta anggotanya, Bhabinkamtibmas, Babinsa désa , Bidan Desa, kader PKK dan Posyandu, Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Suruh, Shepty Puspita Rahmawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tamu Undangan yang hadir. Ia menjelaskan bahwa musdes ini merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan secara partisipatif oleh pemerintah desa, BPD, lembaga desa, unsur masyarakat, dan unsur pemerintah daerah.
"Saya berharap dengan adanya musdes ini, kita dapat membahas dan menyepakati perubahan APBDes 2023 secara transparan dan akuntabel," kata Kades Suruh.
Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Bringin, Junaidi, mengatakan bahwa perubahan APBDes 2023 dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan, BK RT/RW ada kenaikan 100 ribu selama 4 bulan terakhir, dan akan di salurkan pada bulan desember.
"Kenaikan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada ketua RT/RW yang telah bekerja keras dalam melayani masyarakat," kata Junaidi.
Junaidi juga berharap agar musdes ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemajuan Desa Suruh.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Suruh, Eko Hadi Purnomo, mengatakan bahwa BPD siap mendukung penuh pelaksanaan musdes ini. Ia menjelaskan bahwa BPD akan mengawal proses pembahasan dan pengesahan perubahan APBDes 2023 agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"BPD akan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa agar perubahan APBDes 2023 dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata Eko.
Pada akhir musdes, peserta musdes menyepakati perubahan APBDes 2023. Perubahan APBDes ini ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.